Sampang,-Dugaan banyaknya penerima bantuan tidak memegang kartu PKH (Program Keluarga Harapan) secara langsung, melainkan ada oknum pendamping PKH Dan juga oknum perangkat desa yang memegangnya.
Hal ini menyebabkan para penerima di Desa Tambelangan,Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, tidak dapat mengecek saldo atau memverifikasi jumlah bantuan yang mereka terima pada saat pencairan. Kondisi ini menimbulkan masalah dan keresahan terkait pengelolaan kartu PKH di kalangan masyarakat desa tambelangan, yang khawatir ada potensi penyalahgunaan bantuan yang seharusnya diterima sepenuhnya oleh mereka yang berhak.
Salah seorang warga setempat berharap agar hak-hak masyarakat dapat disalurkan dengan adil dan transparan. Ia menekankan pentingnya agar penerima bantuan memegang kartu mereka sendiri, sehingga mereka dapat memastikan bahwa bantuan yang diterima tidak dipotong atau disalahgunakan oleh pihak lain.
“Hal ini menggarisbawahi perlunya sistem yang lebih terbuka dalam mendistribusikan bantuan sosial, agar masyarakat merasa aman dan percaya terhadap prosesnya”, ucapnya kepada awak media, (22/3/2025).
Menurut , seorang pemuda Desa Tambelangan berinisial M, setelah konfermasi kepala desa Tambelangan mengaku bahwa sy tidak tahu masalah itu,setelah konfermasi pemuda desa Tambelangan mengajak masyarakat untuk berani melaporkan setiap pelanggaran atau ketidaksesuaian prosedur terkait bantuan sosial tersebut.
“Masyarakat tidak perlu takut untuk melaporkan jika ada hal yang tidak sesuai prosedur.” Tegas M.
Dirinya juga menjelaskan bahwa keberanian untuk melaporkan ketidakberesan adalah langkah penting dalam menjaga hak-hak masyarakat, serta menekankan bahwa transparansi dan kejelasan dalam proses distribusi bantuan sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang merugikan masyarakat.
Warga setempat sangat berharap pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas, agar bantuan bisa disalurkan langsung kepada penerima yang berhak tanpa campur tangan pihak lain. Dengan harapan kedepannya proses.
Pendistribusian bantuan lebih transparan dan tepat sasaran, demi memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
(Red)
